BBM hingga BBL Bikin Resah Nelayan, Ketua Komisi III DPRD Buka Suara
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar
Foto : Ist
Beritabaru.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyatakan komitmennya mengawal berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, mulai dari kelangkaan BBM bersubsidi, tingginya biaya operasional melaut, hingga regulasi pemanfaatan benih bening lobster (BBL) yang dinilai masih membingungkan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi, antara Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dengan Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi. Kegiatan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi Jalan Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Jumat (3/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, mengatakan. Sebagian besar persoalan yang disampaikan nelayan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, DPRD akan menyusun rekomendasi resmi melalui pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, kami akan membuat rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar aspirasi nelayan dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat,” tuturnya.
Menurut Hera, DPRD memahami kondisi nelayan yang saat ini menghadapi tantangan semakin berat. Selain karena hasil tangkapan yang tidak menentu, lanjut dia. Mereka juga dibebani kelangkaan solar bersubsidi dan aturan mengenai benih bening lobster yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Pada prinsipnya DPRD prihatin terhadap beban yang dihadapi nelayan. Kami ingin memastikan apakah regulasi yang dibuat benar-benar sejalan dengan kondisi masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Redaksi,
